undang undang nomor 14 tahun 2001. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada. undang undang nomor 14 tahun 2001

e. (6). Unsur-unsur tindak pidana yaitu Kesalahan, melawan hukum, Perbuatan dan Objek. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550,UU NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN. NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688); 6. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. , dikunjungi pada 15 Maret 2019. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 c. Undang-undang. 112, TLN NO. OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. 94. Menimbang: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Paten yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Paten yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6. 2001/ No. DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat,. 9. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Kamis, 02 April 2020. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tabel 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Login. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Undang-undang (UU) NO. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga. Pasal 14 (1) Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. pdf - Google Drive. (2) Dalam hal pengerahan kekuatan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat; 3. UU No. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 (UU/2001/13) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Undang-undang Nomor 7 Tahun. Undang-Undang Motor Nomor 22 Tahun 2009 merupakan peraturan hukum yang sangat penting dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Dokumen : Pemerintah Pusat UU 2023. Langsung ke isi. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Lompat ke isi utama Navigasi kedua. 4149, LL SETNEG : 12 HLM. UU No. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi Guna memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum Disusun Oleh : Nama : Liang, Diana Hapsari. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109. 4110, LL SETNEG : 9 HLM. Sign inUNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 14: Tahun: 2001: Tentang: PATEN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 01 Agustus 2001:. perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Tahun 2001, dan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997Pengertian Hak Paten. 2001/ No. Pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta. Pengertian Hak Paten. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Don't have an account? Subscribe. Peraturan Perundang-undangan. asas dan tujuan; b. 13. Menimbang : a. Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi. Perwakilan. Published on June 6, 2019. Judul. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. PATEN - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. 5. PATEN - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Paten - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1) Paten. . Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 8). bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. E. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Diunduh sebanyak. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021. Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004; 3. tentang Merek. Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 5. METADATA PERATURAN. Pro. Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Bermacam-macam merek yang di lindungi dengan UU Nomor 15 Tahun. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 14. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Stb. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. fisip-unmul. Download Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. 2021/No. Menimbang : a. Pengundangan UU No. Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku: a. Amar Putusan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang. Hubungi kami melalui Facebook fb. pdf Download (506kB) Text BAB 1. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. berbentuk lembaga berbadan hukum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Magister Hukum Universitas Semarang Jurnal Ius Constituendum | Volume 4 Nomor 1 April 2019 84Undang-undang (UU) No. Konsep Paten Didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten merumuskan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN I. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 14. 2001. NOMOR 11 TAHUN 2001. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir ari rangkaian siklus d. Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 120 PP Nomor 74 Tahun 2014. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten;Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 66, jdih. NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN. 4130 , LL SETNEG : 36 HLM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang. merupakan urusan swasta murni tanpa campur tangan pemerintah. UMUM; Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus. Don't have an account? Subscribe. ABSTRAK PERATURAN. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Kamis, 02 April 2020. E. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 2. Nomor 3882); 13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); Dengan persetujuan DEWAN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. 2/14/2012 2:12:07 PM. 4130). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2000 Nomor 185,. NOMOR 22 T AHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. U. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070); b. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat,. Tipe Dokumen. Republik Indonesia Nomor 4474); 2. 14 November 2001 Tanggal Pengundangan. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib. a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. ABSTRAK PERATURAN. Tahun. Solusi. Prinsip inilah yang dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Indonesia Tahun 1981. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta UU No. BAB II Pendirian (Pasal 9 – Pasal 16). Ketentuan Pasal 14 huruf a, c, d dan e diubah, sehingga keseluruhan. Jawaban A dan B d. Daftar. UU No. idUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia terdapat Undang-undang Merek tahun 1961 yang menggantikan Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangNOMOR 74 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Tempat Penetapan. 1989. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130. 14/2001. TENTANG. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Nomor 3882); 13. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta Tahun 1997 Undang-undang PDF Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Gedung Ditjen KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti; e. Paten. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4220, LL SETNEG : 29 HLM. 21, LN. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka itu tidak dapat diperpanjang. Undang-Undang Motor Nomor 22 Tahun 2009. 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA I. E. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang telah menyebutkan bahwa pengertian hak patenadalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. 000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2000 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2001, sedangkan rugi fiskal tahun 1997 sebesar Rp 300. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan. E. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 25 February 2013; Undang-Undang; Dilihat 228 kali; Diunduh 3 kali; Unduh. sebagaimana dimaksud cialam Undang-Undang Dasar Negara Zepublik Indonesia Tahun 1945. Beranda. 8 Tahun 2012. Batang Tubuh Abstrak Lampiran. NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 07 WIB. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sign inDari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 (UU/2005/14) (2005) tentang Guru dan Dosen. P A T E N (ln No. Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap. Dasar Hukum Paten, tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No 109) Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2001. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat; 3. a. 2246 — 917. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. LN.